Pemblokiran Internet di Indonesia: Apa yang Diblokir dan Mengapa

Kominfo dan regulasi konten internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas regulasi konten internet di Indonesia. Kominfo memiliki wewenang untuk memerintahkan pemblokiran situs web dan konten yang dianggap melanggar hukum atau norma yang berlaku di Indonesia.

Dasar hukum pemblokiran mencakup beberapa regulasi:

• UU ITE (UU No. 11/2008, diubah dengan UU No. 19/2016): mengatur konten yang dilarang di internet, termasuk pornografi, perjudian, dan konten yang dianggap mengganggu ketertiban umum
• Permenkominfo 19/2014: regulasi tentang penanganan situs internet bermuatan negatif
• PM 5/2020 (Peraturan Menteri 5 Tahun 2020): regulasi tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, yang mewajibkan platform digital untuk mendaftar dan mematuhi permintaan penghapusan konten

Regulasi PSE: kewajiban pendaftaran platform digital

Pada Juli 2022, Kominfo menetapkan batas waktu bagi semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat untuk mendaftar di sistem Kominfo. Platform yang tidak mendaftar akan menghadapi pemblokiran.

Regulasi ini menimbulkan kontroversi besar:

• Batas waktu ketat: platform diberikan waktu yang singkat untuk mendaftar, menimbulkan kekhawatiran bahwa platform kecil dan menengah tidak akan sempat mendaftar
• Kewajiban takedown: PSE yang terdaftar wajib menurunkan konten dalam waktu 24 jam (untuk konten mendesak seperti terorisme) atau 4x24 jam untuk konten lainnya setelah mendapat perintah dari Kominfo
• Akses data: PSE wajib memberikan akses ke sistem dan data elektronik untuk keperluan pengawasan oleh instansi yang berwenang
• Beberapa layanan sempat terancam diblokir, termasuk platform gaming dan layanan digital populer yang terlambat mendaftar

Internet Positif: sistem penyaringan DNS

Internet Positif (juga dikenal sebagai Trust+) adalah sistem penyaringan konten berbasis DNS yang dioperasikan oleh Kominfo dan diimplementasikan oleh semua penyedia internet di Indonesia. Ketika pengguna mencoba mengakses situs yang masuk dalam daftar blokir, mereka diarahkan ke halaman peringatan yang menampilkan pesan "Internet Positif".

Sistem ini bekerja dengan cara memanipulasi respons DNS. penyedia internet menggunakan server DNS yang telah dikonfigurasi untuk memblokir domain tertentu berdasarkan daftar yang disediakan oleh Kominfo. Per 2023, lebih dari 1 juta URL telah masuk dalam daftar blokir Internet Positif.

Kategori konten yang diblokir meliputi:

• Pornografi: kategori terbesar dalam daftar blokir
• Perjudian online: situs taruhan dan kasino online
• SARA: konten yang dianggap mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan
• Penipuan: situs phishing dan scam yang telah dilaporkan
• Konten LGBTQ: beberapa situs dan konten terkait LGBTQ juga diblokir

Situs-situs populer yang diblokir

Beberapa platform global yang diblokir atau pernah diblokir di Indonesia:

• Reddit: diblokir sejak 2014. Alasan resmi: konten pornografi di beberapa subreddit. Meskipun Reddit memiliki konten edukatif dan komunitas teknologi yang sangat aktif, seluruh platform diblokir
• Vimeo: diblokir sejak 2014 dengan alasan yang sama — konten dewasa di sebagian kecil platform
• Tumblr: diblokir karena konten pornografi sebelum Tumblr sendiri melarang konten dewasa pada Desember 2018. Status pemblokiran bervariasi antar penyedia internet
• Beberapa situs berita: situs yang dianggap menyebarkan konten yang mengganggu ketertiban umum
• Platform LGBTQ: beberapa situs dan aplikasi kencan LGBTQ telah diblokir

Pemadaman internet di Papua (2019)

Salah satu insiden paling serius adalah pemadaman internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus-September 2019. Setelah kerusuhan yang dipicu oleh insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya:

• Pemerintah memutus akses internet di kedua provinsi tersebut selama berminggu-minggu
• Kominfo menyatakan pemadaman dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks dan provokasi
• Organisasi hak digital seperti SAFEnet dan Access Now mengecam pemadaman tersebut sebagai pelanggaran hak atas informasi
• Mahkamah Agung pada 2020 memutuskan bahwa pemadaman internet tersebut melanggar hukum — sebuah keputusan penting yang menetapkan preseden hukum

Namun, meskipun ada putusan pengadilan tersebut, risiko pemadaman internet selektif di wilayah-wilayah sensitif tetap menjadi kekhawatiran.

PM 5/2020: kewajiban moderasi konten

Peraturan Menteri 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat memperkenalkan kewajiban yang lebih ketat bagi platform digital:

• Platform wajib mendaftar ke Kominfo dan dapat diakses daftar registrasinya secara publik
• Platform wajib memoderasi konten yang dilarang dan merespons permintaan penghapusan dalam batas waktu yang ditentukan
• Platform wajib memberikan akses ke sistem elektronik dan data untuk keperluan pengawasan hukum
• Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan pemblokiran akses di Indonesia

Regulasi ini menimbulkan kekhawatiran privasi karena memberikan pemerintah akses yang luas ke data pengguna dan kemampuan untuk memerintahkan penghapusan konten dengan cepat, dengan pengawasan yudisial yang terbatas.

Pemblokiran DNS: mudah diatasi

Karena Internet Positif terutama menggunakan pemblokiran berbasis DNS, ada beberapa cara untuk mengatasinya:

• Menggunakan VPN: cara paling efektif — VPN mengenkripsi seluruh lalu lintas internet Anda dan mengarahkan query DNS melalui server VPN, melewati pemblokiran penyedia internet sepenuhnya
• Mengubah DNS: mengganti server DNS penyedia internet dengan DNS alternatif (seperti Cloudflare 1.1.1.1 atau Google 8.8.8.8) dapat melewati pemblokiran DNS sederhana, meskipun beberapa penyedia internet juga memblokir di tingkat IP
• DNS over HTTPS (DoH): mengenkripsi query DNS sehingga penyedia internet tidak dapat melihat atau memanipulasi resolusi DNS

Escudo VPN mengenkripsi semua lalu lintas Anda dengan WireGuard dan perlindungan pasca-kuantum, memblokir pelacak dan malware di tingkat DNS, dan mengarahkan semua query DNS melalui server Escudo yang aman — melewati Internet Positif sepenuhnya.